TUGAS STUDY KASUS (KOMENTAR) MENGENAI TEKANAN HARGA MINYAK DAN APBN


 Berkaitan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia no.16 tahun 1994, tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa agar pelaksanan APBN dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Namun pada kenyataannya, bukannya mengurangi defisit Negara ini, Pemerintah atau DPR justru menambah (menciptakan) berbagai macam defisit yang mengakibatkan Anggaran Negara ini semakin banyak dan membengkak lebih besar bila dibandingkan dengan sebelummya.

Mengenai tekanan harga minyak yang mungkin  akan tejadi atau bahkan telah terjadi sebaiknya pemerintah dapat mengambil tindakan yang tegas untuk masalah ini, tidak hanya mengacaukan warga negara Indonesia dengan berbagai opsi atau isu berkaitan dengan rencana dihapuskannya subsidi untuk Bahan Bakar Minyak di berbagai media,baik media masa, maupun media cetak. Karena dengan merebaknya opsi yang tidak pasti seperti itu, justru akan memperparah perekonomian Negara, karena seiring dengan opsi yang muncul tersebut, diimbangi pula dengan naiknya bahan kebutuhan pokok sehari hari, hal inilah yang akan membuat warga Indonesia , terutama bagi warga negara yang perekonomiannya berada kelas menengah kebawah akan  semakin menjerit karena tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan pokok yang seharusnya.

Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan yang hendak dibuat, sebaiknya pemerintah bertindak lebih selektif dalam menentukan keputusan, tidak hanya memikirkan dampak positif yang akan terjadi bila subsidi subsidi nantinya dihapus, Pemerintah juga seharusnya memikirkan dampak yang negative yang mungkin akan terjadi.

Sedangkan untuk masalah beban negara yang semakin bertambah, sebaiknya pemerintah mengkaji ulang Anggara tersebut. Karena pada kenyataannya dilihat dari sikap pemerintah maupun anggota DPR yang seolah tidak memikirkan rakyat mereka, tapi justru lebih mementingkan perut mereka sendiri, rasanya sudah sangat wajar dan tidak mengherankan lagi bila Anggaran Pemerintah ini sangat membengkak. Hal yang rasanya tidak perlu untuk diadakan justru dibuat ada oleh pemerintah maupun DPR. Sebagai contohnya adalah Mobil mewah seharga 1 milyar untuk para anggota DPR, yang dirasa sangatlah tidak penting, Bahkan sekarang ini Pemerintah hendak memberikan fasilitas yang sangat mewah berupa rumah dinas dengan harga yang juga tidak murah untuk para anggota DPR tersebut, seharusnya pemerintah tidak perlu memberikan fasilitas yang sangat mewah seperti itu kepada para naggota DPR, karena rasanya hal itu tidak akan menguntungkan, bahkan akan memperburuk anggaran Negara.

Bila Pemerintah memang benar-benar memikirkan rakyatnya, hendaklah mengurangi atau bahkan menghilangkan hal-hal yang tidak penting tersebut. Pemerintah juga tidak boleh menggampangkan urusan-urusan warganya yang terlampau penting, dan seharusnya pemerintah dapat mengambil tindakan yang baik, tindakan yang tepat mengenai APBN ini. Pemerintah juga seharusnya mengajak publik untuk berhemat, baik untuk urusan BB mini, maupun urusan yang lainnya.  Tidak hanya mengajak public untuk berhemat, pemerintah juga seharusnya menjadi yang pertama dalam program penghematan ini, sehingga nantinya masyarakat tiak merasa dibohongi dan sehingga tidak akan memporak porandakan APBN.

Oleh karena itu Pemerintah harus dapat mengurangi dapkak negative dan dampak pembengkakan APBN ini dengan baik, sehingga nantinya dana APBN tersebut tidak terbuang sia-sia.

0 comments:

Post a Comment